Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen. Organisasinya memiliki kekhasan seperti; berasaskan syari’at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik-ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai al-ri’ayah al-syuuni al-ummah; tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan pada tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat. Dalam konteks gerakan pendirian khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua. Pertama, gagasan-gagasan tentang sistem pemerintahan Islam harus berbentuk khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi; pilar-pilar pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar kedaulatan di tangan syara’, kekuasaan hanyalah milik umat, mengangkat satu khalifah hukumnya wajib dan hanya Khalifah yang berhak mengadopsi terhadap hukum-hukum syara’; struktur lembaga negara Khilafah harus ada Khalifah, Muawin at Tafwidh, Mu’awin at Tanfidz, Wali, Amir al Jihad, Al Qadhi, Mashalih Daulah, dan Majelis Umat; rancangan undang-undang dasar dan sistem Islam memiliki keunggulan-keunggulan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan dan pidana. Kedua, strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan Khilafah berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara’. Sistem khilafah tetap relevan dengan sistem negara Islam modern sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (fikriyah) dan dakwah politis (siyasiyah) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (laa madiyah). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.Hizb ut-Tahrir is an independent Islamic political organization. His organization has its peculiarities such as; berasaskan Shari'ah, ideas and political action is not practical politics but political-ideological, conceptual, rationalists and non-violence. Hizb ut-Tahrir political conceived as al-ri'ayah al-syuuni al-umma; responsibility for the control of the interest and benefit of the people. Therefore, thinking and activity strengthened at political level in terms of carrying the affairs of the people. In the context of the establishment of Khilafat movement Hizb ut-Tahrir Indonesia by two. First, the ideas of the Islamic system of government must take the form of caliphate means not a republic, dictator, empire, monarchy, federal and democratic system; the pillars of the Islamic government must be established on the basis of sovereignty in the hands of Personality ', power belongs to the people, lifting the caliph is obligatory and only Khalifah has the right to adopt the laws Personality'; structure of the Khilafah state institutions there should be Caliph, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at tanfidh, Wali, Amir al Jihad, al-Qadi, Mashalih Daulah, and the Assembly of the People; the draft constitution and Islamic system has advantages in the fields of politics, economics, education, and criminal association. Second, the strategy of the Hizb in efforts to uphold the Caliphate in the form of intensive training through halqah-halqah; general guidance through common study groups in mosques, buildings and public places, through the mass media, books and leaflets and publishing a monthly magazine and weekly newsletter; upheaval rationale for opposing beliefs, rules and ideas of kufr; political struggle shaped battling imperialist infidel countries who control and dominate the Islamic countries, adopted the benefit of the people and serving the whole affair in accordance with the laws of Personality'. Caliphate system remains relevant to modern Islamic state system so it is rational to be fought and supported by all Muslims. In conducting its activities Hizb just restrict its activities in two aspects: intellectual da'wah (fikriyah) and political propaganda (Siyasiyah) and do not use physical force (laa Muhammadiyah). All the thoughts and activities continue to emerge and be based on aqidah Islamiyah