ARAH LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI AGAMA DAN NEGARA

Abstrak: Dalam mereformasi hukum di Indonesia, Islamisasi hukum nasional masih menjadi pilihan utama dibanding melakukan nasionalisasi, formalisasi, dan lokalisasi hukum Islam. Tulisan ini bertujuan mengungkap bagaimana hubungan agama dan negara berpengaruh pada arah legislasi hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan kajian literatur, disimpulkan bahwa pengaruh tersebut umumnya merefleksikan tampilan formalitas semata. Hampir semua negara dengan sistem hukum berbasis agama atau berlatar belakang keagamaan pun bersentuhan dengan sekularisasi hukum. Demikian halnya negara-negara sekular, adopsi unsur agama menjadi pilihan dan semakin memperlihatkan signifikansinya sebagai kebutuhan dunia global. Di Indonesia, paradigma relasi simbiosis agama-negara masih akan mengawal politik hukum nasional yang memberi tempat peran syariah substantif mewarnai potret legislasi hukum Islam.Abstract: Direction of Islamic Law Legislation in Indonesia in the Perspectives of Religion and State Interaction. In the process of legal reform in Indonesia, the Islamization of national law has still become primary option instead of nationalization, formalization and localization of Islamic law. This paper aims to unveil the extent to which the influence of interaction between religion and state on legislation of Islamic law in Indonesia. By means of literature review approach, it is concluded that such influence generally reflects a mere formality. Almost all countries with religious based legal systems or religious background was involved in the secularization of law. Similarly in most secular countries, the adoption of the religious element has become as an alternative and demonstrated its growing significance as a global exigencies. In Indonesia, the symbiotic paradigm of religion- state relations still give an avenue for the role of sharia substantive legislation within diversity portrait of Islamic law.Kata Kunci: hukum Islam, interaksi agama dan negara, legislasi, Indonesi