Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan demersal yamg optimal bagi peningkatan devisa dan pengembangan wilayah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No.770/Kpts/IK.120/10/1996 tentang penggunaan pukat ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk melihat sampai sejauh mana mutu dan efektivitas kebijakan ini, maka dilakukan analisis input, proses, output, dan dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan pukat ikan perlu ditinjau kembali dan disarankan sebaiknya untuk dicabut. Hal ini berkaitan dengan tidak terealisirnya dampak yang diinginkan dalam kebijakan tersebut, sementara yang timbul justru dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, kebijakan ini akan mendorong timbul ill...
Pada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsi...
Kegiatan illegal fishing pada dasarnya tidak saja dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga dilakukan...
Legal policy against fisheries offenders is basically directed at the accountability of fisheries of...
Indonesia as an archipelago has an abundant of fish resources. Geographically, Indonesia is located ...
Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah ...
Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Phili...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
Terjadinya kerugian yang diakibatkan illegal fishing di dunia mencapai 11 hingga 30 juta ton per tah...
Sekitar tujuh puluh jenis Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban korporasi diIndonesia. Pert...
1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIH...
1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIH...
Pada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsi...
Kegiatan illegal fishing pada dasarnya tidak saja dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga dilakukan...
Legal policy against fisheries offenders is basically directed at the accountability of fisheries of...
Indonesia as an archipelago has an abundant of fish resources. Geographically, Indonesia is located ...
Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah ...
Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Phili...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the s...
Terjadinya kerugian yang diakibatkan illegal fishing di dunia mencapai 11 hingga 30 juta ton per tah...
Sekitar tujuh puluh jenis Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban korporasi diIndonesia. Pert...
1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIH...
1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIH...
Pada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsi...
Kegiatan illegal fishing pada dasarnya tidak saja dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga dilakukan...
Legal policy against fisheries offenders is basically directed at the accountability of fisheries of...