STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton Selatan cukup besar meliputi jenis ikan pelagis besar dan kecil, serta demersal. Kabupaten Buton Selatan yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 (WPP RI 714), secara rata-rata mampu berkontribusi melalui produksi perikanan tangkap dengan jumlah rata-rata 35,452,429kg/tahun. Angka tersebut adalah tidak termasuk pelagis besar tuna dan cakalang (KepMenKP No.50, 2017). Kenyataannya pada tahun 2014 kontribusi Kabupaten Buton Selatan hanya sejumlah 7.308.000 kg/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, 2015). Pertimbangan karakteristik inilah, menjadikan Kabupaten Buton Selatan dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan masukan berupa strategi dalam mengembangkan industri perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016.Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari informasi yang terkumpul, kemudian dikelompokkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk statistik sederhana, sedangkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan daerah dilakukan identifikasi USG (Urgency, Seriousness and Growth), SWOT (StrengthWeakneses Opportunity and Threat), dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis menunjukan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan belum optimal, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang berbasis pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mendukung program pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun implikasi kebijakan yang diperlukan pemerintah meliputi : a) Mempromosikan pemanfaatan sumberdaya perairan kepada investor dengan peluang dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); b) Memanfaatkan seluruh armada dan alat tangkap untuk memanfaatkan PPI yang akan dibangun; c) Mempromosikan PSKPT ke investor; serta d) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta potensi perikanan tangkap. Title: Strategy of Capture Fisheries Industry Development In South Buton DistrictThe potential of capture fisheries in South Buton District is quite large, including large and small pelagic fish species, and demersal fish. South Buton District which is part of the Fisheries Management Region of the Republic of Indonesia 714 (WPP RI 714) on average is able to contribute through capture fisheries production with an average number of 35.452,429kg / year. This number is not including the large pelagic tuna and skipjack. In fact, in 2014 production was only 7,308,000 kg / year (South Buton District Marine and Fisheries Data, 2014). Consider this characteristic, making South Buton District was chosen as the research location. The research aims to give input a strategy in developing the capture fisheries industry in South Buton District. The study was conducted in October 2016. Data collected are primary and secondary data. Primary data collection is done by using interview and observation techniques. Data analysis was performed descriptively qualitative and quantitative. Qualitative data were obtained from information collected, then grouped, arranged, and analyzed descriptively qualitatively. Quantitative data were analyzed in the form of simple statistics, while to identify opportunities for regional development USG (Urgency, Seriousness and Growth) identification, SWOT (Strength-Weakneses Opportunity and Threat), and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).The results of the analysis show that the utilization of the potential of capture fisheries in South Buton District is not optimal, therefore a policy that is based on the problem of the lack of capture fisheries facilities and infrastructure that supports the development of the marine and fisheries sector is needed. The policy implications required by the government include: a) Promoting the use of aquatic resources to investors with the opportunity to develop PPIs; b) Utilizing the entire fleet and fishing gear to utilize the Fish Landing Base to be built; c) PromotingPSKPT to investors; and d) Prepare Human Resources (HR) in the management of facilities and infrastructure as well as the potential of capture fisheries.