ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEMENTARA WALIKOTA PAREPARE

2014Krizya Hadinata (B11108315), Analisis Hukum terhadap Kewenangan \ud Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota Parepare dibimbing oleh \ud Achmad Ruslan sebagai pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai \ud pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan pejabat pelaksana \ud tugas sementara walikota Parepare dan sejauhmana implikasi hukum \ud terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas \ud tersebut. \ud Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah \ud dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan \ud penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat \ud memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian \ud dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap \ud berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti \ud dokomen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan \ud masalah dan tujuan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dan ditarik \ud sebuah kesimpulan. Menurut penulis, kewenangan penjabat atau pejabat \ud pelaksana tugas sementara hampir sama dengan walikota depenitif yakni \ud segala kewenangan yang bersifat administratif dan dilaksanakan sesuai \ud dengan SK pengangkatan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat \ud pelaksana tugas sementara bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh \ud seluruh organ yang ada dalam lingkup pemerintahannya dengan \ud ketentuan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SK \ud pengangkatan