IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2014ABSTRAK\ud LA ODE BAHRUSYAWAL NUR, NIM B111 10 420, Implementasi\ud Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang\ud Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam Rangka\ud Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibawah bimbingan\ud Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Kasman Abdullah sebagai\ud Pembimbing II.\ud Penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi dan kantor\ud kecamatan di Kabupaten Muna antara lain yaitu Sekretariat Dewan\ud Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, Dinas Pendapatan,\ud Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna dan 15\ud Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan wilayah Perkotaan dan 8\ud Kecamatan wilayah Perdesaan. 7 Kecamatan wilayah Perkotaan tersebut\ud yakni Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan\ud Napabhalano, Kecamatan Duruka, Kecamatan Watuputih, Kecamatan\ud Lohia dan Kecamatan Lasalepa. Sedangkan 8 Kecamatan wilayah\ud Perdesaan tersebut yakni Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Tongkuno,\ud Kecamatan Kusambi, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Lawa, Kecamatan\ud Tongkuno Selatan, Kecamatan Kabawo dan Kecamatan Kontu kowuna.\ud Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui bagaimana\ud Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak\ud Bumi dan Bangunan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah\ud (2). Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi\ud peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan telah berjalan secara\ud optimal.\ud Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: Penelitian\ud kepustakaan, dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, dokumen,\ud journal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur\ud lainnya yang berhubungan dengan yang diteliti. Penelitian lapangan yaitu\ud penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan mewawancarai pihak\ud terkait. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis\ud secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab\ud rumusan masalah pada penelitian ini.\ud Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah (1).\ud Implementasi peraturan daerah belum sesuai dengan semangat yang\ud termaktub dalam peraturan perundang-undangan. (2). Faktor-faktor yang\ud menghambat implementasi tersebut yaitu kuarangnya kesadaran\ud masyarakat, kelalaian pemerintah dalam hal penerbitan SPPT, kurangnya\ud pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan,\ud dan domisili wajib pajak yang tidak berada di lokasi objek\ud pajak. Implementasi kebijakan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik\ud apabila pemerintahan daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang\ud menghambat implentasi peraturan daerah tersebut