TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN OLEH ARDIANSYAH ANDIKA P B 111 09 374 BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013

2014ABSTRAK\ud Ardiansyah Andika, Nim B11109374. Dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden. Dibimbing oleh Marwati Riza dan Anshori Ilyas.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan hubungan Unit Kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut. Dengan lembaga lain.\ud Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Statute uproach (Pendekatan Undang-Undang). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian ini. Bahan yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.\ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak serta merta karena Indonesia menganut ???supreme konstitusi,??? segala sesuatu yang Presiden lakukan jika itu tidak dilarang (secara tekstual) oleh konstitusi adalah konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut ???supreme konstitusi??? dan paham ???demokrasi,??? atau yang juga disebut ???negara demokrasi konsitusional.??? Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/ sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. jadi batasan kewenangan presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu merupakan batasan bahwa presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, hubungan kelembagaan antara UKP4 deongan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hokum\ud Kata kunci: Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden, Demokrasi Konstitusional