TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks)

2014MUHAMMAD ISRA ( B III 06 862 ) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak \ud Pidana perzinahan ( Studi Kasus Putusan No : 1881/ Pid.B/ 2010/ PN. \ud Makassar ) Penulisan Skripsi ini ( dibimbing oleh Prof.Dr.H.M.Said \ud Karim.SH.MH, selaku Pembimbing I dan Dr.Amir.Ilyas.SH.MH,selaku \ud Pembimbing II ) \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana \ud serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana \ud perzinahan dalam kasus yang penulis teliti, yaitu putusan dengan No : 1881/ \ud Pid.B/ 2010/ PN. Makassar \ud Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan \ud beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan \ud Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat \ud Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode \ud penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.Data diperoleh baik \ud data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi \ud diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. \ud Hasil penelitian antara lain: bahwa penerapan hukum pada tindak \ud pidana perzinahan(Studi Kasus Putusan No:1881/Pid.B/2010/Pn.makassar) \ud yaitu dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP \ud sudah menjelaskan unsur tindak pidana perzinahan dan sanksi yang \ud diberikan meski terlalu ringan yaitu kurungan 2 (dua) bulan dengan masa \ud percobaan 4 (empat) bulan akan tetapi sudah sesuai dengan pidana materil \ud mengingat system pemidanan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal. \ud Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan \ud Nomor: 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim \ud lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam \ud pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 \ud ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur \ud dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk \ud memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki \ud diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar \ud hukum1/ Pid.B/ 2010/ PN.