PERANAN KOMITE ANTIDUMPING INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK DUMPING TERHADAP BARANG IMPOR

2014ABSTRAK\ud IMAN ARNAN (B11109320), Peranan Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi selaku pembimbing I dan Laode Abdul Gani selaku pembimbing II\ud Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui instrumen hukum yang digunakan terhadap penanggulangan praktik dumping di Indonesia. (2) Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas Komite Anti Dumping Indonesia terhadap pencegahan praktik dumping. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang juga dirangkaikan dengan metode wawancara dengan pihak yang kompeten dalam penulisan skripsi ini.\ud Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan, (1) bahwa dalam menanggulangi dumping, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai ketentuan antidumping dalam bentuk undang undang tersendiri. Instrumen hukum yang digunakan dalam menanggulangi praktik dumping di Indonesia, berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (2) bahwa Komite Anti Dumping Indonesia sudah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih kurang efektif karena, (a) adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi hukum antidumping dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani dalam proses penyelidikan praktik dumping hingga penetapan dan pemungutan biaya bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan, dan dalam praktiknya tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan. (b) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan antidumping. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum