PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

2014ABSTRAK\ud Fadli (B111 07 719). Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku pembimbing I dan Marwati Riza selaku Pembimbing II)\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembentukan partai politik menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan mengetahui bagaimana verifikasi partai politik untuk memperoleh badan hukum di Kementrian Hukum dan Ham\ud Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil Hukum dan Ham Makassar yang merupakan perwakilan dari kementrian hukum dan ham tempat partai politik baru mendaftarkan diri untuk menjadi badan hukum tentunya untuk mengikuti pemilihan umum sementara metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pustaka atau studi dokumen yaitu menginventaris, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan ertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti\ud Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu: Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi, Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain, Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (2) Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum yaitu di tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan akan melaporkan diri dengan membawa susunan kepenguruan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 3 orang dan membawa surat keterangan lurah atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan ini, di tingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang ada pada kabupaten tersebut) ke kantor kesbang Kabupaten. Termasuk pengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan mengeluarkan surat ini, di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan melakukan hal yang telah dilakukan ditingkat kabupaten, dan Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah ke Kementrian Hukum dan Ham beserta dokumen yang disyaratkan dalam Undang-Undang