Analisis Hukum atas Surat Keputusan Bersama Menteri Sebagai Standarisasi terhadap Akademi Maritim Indonesia AIPI Makassar.

2014Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Surat \ud Keputusan Bersama Menteri serta untuk mengetahui implementasi Surat \ud Keputusan Bersama Menteri tersebut. \ud Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada AMI AIPI Makassar \ud karena sumber data yang berkaitan dengan judul di atas satu-satunya \ud didapatkan di AMI AIPI Makassar. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat keputusan \ud bersama Menteri tersebut belum terlaksana dengan baik dan \ud implementasinya belum efisien. Hasil ini diperoleh dari tanggapan \ud pengajar, petinggi lembaga, mahasiswa dan data jumlah pendaftar pada \ud lembaga pendidikan tersebut. \ud Kesimpulan yang didapatkan penulis bahwa Surat Keputusan \ud Bersama Menteri tersebut memberatkan pihak lembaga pendidikan \ud karena harus membayar tinggi tunjangan bagi pengajar yang diharuskan \ud berkualifikasi tinggi. Hal ini membuat pihak lembaga pendidikan \ud menaikkan biaya pendidikan yang bertolak belakang dengan kenyataan \ud bahwa mahasiswa menjadikan faktor biaya pendidikan sebagai \ud pertimbangan utama dalam memilih lembaga pendidikan. \ud Saran Penulis agar pemerintah dalam hal ini kementerian yang \ud terkait pada surat keputusan bersama tersebut dapat melakukan sinergi \ud dengan pihak lembaga pendidikan dalam menjawab permasalahan \ud pendidikan kelautan