PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG KAKI LIMA MUSIMAN

2014Arisman Suar Bhakti Ibrahim B111 10 128. Pelaksanaan peraturan daerah kota Baubau nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman. Di bimbing oleh Prof. DR. Marwati Riza SH, M.Si sebagai pembimbing 1 dan Naswar Bohari SH sebagai pembimbing II.\ud Penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang di rumuskan yaitu sejauhmana pelaksanaan penyelenggaraan tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan pada pelaksanaan Perda Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Tidak terlepas dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya pihak pemerintah yang terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Sentral Kota Baubau. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sumber pemikiran atau masukan bagi pemerintah serta instansi-instansi yang terkait dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan PKL serta sebagai informasi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktifitas para PKL terhadap masyarakat.\ud Lokasi penelitian ini yaitu Pasar Sentral Kota Baubau. Ada dua sumber data yang penulis peroleh yakni data primer dimana didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan PKL yang ada di Pasar Sentral, anggota Satpol PP dan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)\ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap PKL oleh pihak-pihak yang terkait adalah faktor dana yang kurang memadai, faktor selanjutnya adalah sumber daya manusia dan faktor lain adalah sarana prasarana yang masih kurang. Kemudian faktor lain yang harus mendapat perhatian khusus adalah pemerintah belum menyediakan lahan kosong agar PKL dapat berjualan, mengingat peningkatan PKL yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya.\ud Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan terhadap PKL sudah dapat dilaksanakan namun belum secara maksimal dan ada beberapa hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan program tersebut