ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR MENGENAI FASAKH PERKAWINAN KARENA MURTAD

2013ELLIDA WIRZA DESIANTY (B11106271), Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks) dibimbing oleh Bapak Sukarno Aburaera, sebagai Pembimbing I dan Bapak Achmad sebagai Pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai gugat seorang isteri murtad. Serta akibat hukum yang mengiringi putusan tersebut.\ud Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Makassar, hal ini berdasarkan putusan nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mks. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara lansung melalui tanya jawab yang telah dipersiapkan sebelumnya serta pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan.\ud Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hal perkawinan yang dilaksanakan secara Islam namun di kemudian hari terjadi sengketa perkawinan (gugatan atau permohon cerai), maka gugatan atau permohonan talak tersebut tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama walaupun salah satu pihak pasangan sudah tidak beragama Islam lagi (murtad). Karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. Hal ini diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 2, dan Pasal 49 tentang perluasan kewenangan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Adapun ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad yaitu berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a)\ud Pada putusan no.152/Pdt.G/2012/PA.Mks, status anak dari Fahrul Mustafa bin Baharuddin dan Ailiwati binti Benny Johan adalah anak sah dengan pembuktian Kutipan Akta Nikah Nomor 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 sehingga akibat hukum yang mengiringi anak-anak tersebut sama dengan anak sah. Sedangkan pembagian harta diatur dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, Hal ini mengandung arti bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai penuh oleh masing-masing mereka