PENYELESAIAN SENGKETA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan kewajiban wajib pajak dalam mengajukkan keberatan atas sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kantor pelayanan Pajak bumi dan Bangunan di Makassar, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peneyelesaian sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut.\ud Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengklarifikasi dalam rumusan masalah.Pokus penelitian ini untuk menggambarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan UU BPHTB sebagi bentuk penegakan hukum.\ud Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kajian hukum pajak adalah; bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai cerminan darim pelaksanaan kewajiban hukum yang dimilikinya terlaksana menerut ketentuan UU PHTB. Penyelesaian sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk keputusannya tidak ada yang menlanggar ketentuan UU BPHTB, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa secara hukum dan non hukum