TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA MENGHADAPI WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi, bertujuan untuk menganalisis kedudukan negara dan tanggung-jawabnya dalam membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 seperti yang tercantum di dalam Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk narasi tanpa menggunakan tabel. Penelitian ini bersifat evaluative tentang bagaimana konsistensi pengelolaan kekayaan alam negara Republik Indonesia oleh pemerintah terkait dengan amanat konstitusi. Penelitian ini juga menganalisis tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu sikap tidak konsisten pemerintah terhadap amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI tahun 194