KONSTITUSIONALISASI HAK ATAS LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Korelasi antara hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak asasi manusia teridentifikasi dari hasil analisis historis, teoretik dan filosofis. Secara historis, hak manusia atas lingkungan yang merupakan isu sentral pasca-generasi pertama dan merupakan bagian dari sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Secara teoretik, hak manusia atas lingkungan merupakan hak yang terelaborasi dari kajian teoretik hak asasi manusia. Secara filosofis, hak manusia atas lingkungan merupakan hak yang esensial dalam studi hak asasi manusia. Sedangkan, konstitusionalisasi prinsip hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai fundamental rights pada dimensi filosofis, politik, dan hukum yang merupakan syarat mutlak konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan sebagai fundamental rights pada suatu negara. Konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan yang sehat dan layak pada suatu negara tidak akan komprehensif untuk berimplikasi terwujudnya tatanan lingkungan yang universal manakala tidak terimplementasi ketiga dimensi tersebut. Termasuk dalam konteks ini adalah Indonesia. Pengalaman ketatanegaraan Indonesia tidak pernah mengimplementasikan ketiga dimensi fundamental rights tersebut dan prinsip konstitusionalisasi kecuali hanya dalam bentuk terinkorporasinya hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat secara terbatas. Berbeda dengan pengalaman beberapa negara seperti Swiss, Latvia, Norwegia, dan Ekuador sebagai negara yang relatif mengimplementasikan ketiga dimensi tersebut dan merupakan negara dengan kualitas lingkungan terbersih didunia (2010). Atas dasar tersebut, temuan penelitian ini adalah gagasan konstruktif yang diistilahkan dengan Konstitusi Negara Modern yang Berbasis dan Berorientasi terhadap Tatanan Lingkungan yang Universal yang memuat prinsip umum dan khusus. Gagasan tersebut merupakan hasil elaborasi ketiga dimensi kumulatif konstutisonalisasi hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai fundamental rights (filosofis, politik dan hukum)