ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM BIDANG PERIKANAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

Penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum lingkungan hidup tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan (berdasarkan data kasus); dan untuk mengetahui sejauhmana faktor-fakator yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene (berdasarkan analisis putusan pengadilan). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan, Kejaksaan Negeri Pangkajene kepuluan dan Kepolisian Resort Pangkajene kepuluan dengan alasan bahwa intansi tersebutlah yang secara rill bergerak pada wilayah penegakkan hukum dan keadilan khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain: (1) berdasarkan data di Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan, selama kurung waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kasus adalah merupakan jumlah kasus yang sangat minimal diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkajene kepuluan; bahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2007, 2010 dan 2011 tidak ada kasus yang diproses di peng-adilan dan tahun 2012 adalah jumlah kasus yang banyak yaitu 4 (empat) kasus; (2) berdasarkan analisis putusan Pengadilan negeri No. 98/PID.B/2012/PN. Pangkajene dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan, dengan Terdakwa H. MUH KASIM Bin AMBO TANG bersama dengan terdakwa I ABD. HALIK Bin YOMA dan terdakwa II H. MUH JABIR Bin OKKE, bahwa terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti bahan peledak yang rencananya akan digunakan untuk penangkapan ikan, sehingga dalam dakwaan penuntut umum yaitu Perbuatan TERDAKWA didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, juga didakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN, dan terdakwa I dan II melanggar Pasal 85 UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 3 (tga) bulan. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar UU Perikanan memenuhi semua unsur-unsur pidana pada pasal tersebut. \ud Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkaje-ne Kepulauan telah mencapai hasil yang maksimal dengan keberhasilan ber-dasarkan jumlah kasus yang sangat minimal, demikian pula dari putusan pengadilan dengan hukuman yang sangat maksimal kepada masing-masing terdakwa telah dipengaruhi oleh factor-faktor sebagaimana dijelaskan sebelum-nya, sehingga hal tersebut sangat kurang memberikan dukungan atas upaya penegakan hukum oleh karena tidak memberikan upaya jera terhadap pelaku-pelaku lainnya