2013Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dikaukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bagaimana mekanisme supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepolisian apabila kasus yang ditangani Kepolisian tidak mengalami kemajuan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan tipe penelitian normatif, empiris dengan menelaah perundang-undangan, literatur yang relevan dengan objek penelitian.\ud Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kedua institusi tersebut mempunyai persamaan dan perberda...
Sengketa kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi pemberantasan Korupsi merupakan ...
Kemiskinan merupakan masalah penting di Indonesia, dibuktikan dengan dibentuknya lembaga khusus untu...
Tedapat sebuah penurunan kinerja KPK setelah dilakukannya revisi undang-undang No.30 Tahun 2002 menj...
Bahwa tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crim...
ABSTRAKIrfan Amir (0088-02-39-2013), Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantsan Korupsi dalam Sis...
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya...
Menurut KUHAP dan Undang-Undang Polri, Polri adalah lembaga penyidik untuk semua jenis tindak pidana...
Penulisan ini membahas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara b...
Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pegawai komisi berubah status menjadi ...
Panitia seleksi calon pimpinan KPK merupakan panitia yang dibentuk pemerintah untuk memperlancar pem...
Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Kepolisian merupakan penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang memil...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Sengketa kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi pemberantasan Korupsi merupakan ...
Kemiskinan merupakan masalah penting di Indonesia, dibuktikan dengan dibentuknya lembaga khusus untu...
Tedapat sebuah penurunan kinerja KPK setelah dilakukannya revisi undang-undang No.30 Tahun 2002 menj...
Bahwa tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crim...
ABSTRAKIrfan Amir (0088-02-39-2013), Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantsan Korupsi dalam Sis...
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya...
Menurut KUHAP dan Undang-Undang Polri, Polri adalah lembaga penyidik untuk semua jenis tindak pidana...
Penulisan ini membahas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara b...
Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pegawai komisi berubah status menjadi ...
Panitia seleksi calon pimpinan KPK merupakan panitia yang dibentuk pemerintah untuk memperlancar pem...
Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Kepolisian merupakan penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang memil...
Pemberantasan korupsi pada dasarnya memerlukan kerjasama antara lembaga negara. Kelemahan penyelesai...
Sengketa kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi pemberantasan Korupsi merupakan ...
Kemiskinan merupakan masalah penting di Indonesia, dibuktikan dengan dibentuknya lembaga khusus untu...
Tedapat sebuah penurunan kinerja KPK setelah dilakukannya revisi undang-undang No.30 Tahun 2002 menj...