PENGGANTIAN DIREKSI TANPA MELALUI KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2013Suardi (B11109257), Penggantian Direksi tanpa melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan Bimbingan Badriyah Rifai dan Oky Deviany Burhamzah.\ud Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggantian Direksi pada Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan dari pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan rapat umum pemegang saham.\ud Penulis dalam menganalisis permasalahan ini melalui hasil wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian melalui teknik kajian atau penelusuran dokumen-dokumen perusahaan, perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya. Kemudian data yang diperoleh diolah secara content analysis untuk menghasilkan kesimpulan.\ud Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Praktik penggantian Direksi PT. Bintang Wira Marindah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan. Mekanisme penggantian Direksi pada Perseroan tersebut tidak dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggantian direksi hanya dilakukan dengan menggunakan surat kuasa maupun pengangkatan direksi secara lisan oleh salah seorang pemegang saham PT. Bintang Wira Marindah; 2) Penggantian Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan maupun Direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan batal demi hukum