PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)

2013Sadriyah Mansur, B111 09 312, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2009/PN.Makassar), di bawah bimbingan H. M. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif. Serta untuk mengetahui penerapan asas ???tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan??? dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar.\ud Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknis analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif, penerapan asas ???tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan??? dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar di Pengadilan Negeri Makassar.\ud Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terdapat pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar adalah bentuk kesengajaan. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Dimana terdakwa melakukan pencairan kredit tidak sesuai dengan prosedur. Serta, perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping itu, Pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar, penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya yang berbunyi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan sekedar sebagai bentuk alasan pengahapus kesalahan di luar yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat.\ud Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kesalahan, Korups