TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN DARI ORANG TUA (studi kasus Nomor 397/Pdt.G/2009/PA.Mks)

2013YUNI ZULFIANI RISKI AHMAD, B11109107, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua, dibawah bimbingan Bapak Arfin Hamid selaku pembimbing I dan Ibu Ratnawati selaku pembimbing II.\ud \ud Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin dari orang tua, bertujuan untuk mengetahui kedudukan izin orang tua terhadap anak yang akan melakukan perkawinan. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.\ud \ud Dalam penelitian ini penulis memilih pengadilan agama Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar merupakan instansi atau badan yang terkait dan berwenang untuk melayani serta menangani setiap permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan. Serta untuk memperoleh data maka penulis melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama Makassar. data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.\ud \ud Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan. Pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan,hasil wawancara dengan beberapa pihak menyetujui dan membenarkan alasan pembatalan perkawinan ini. Kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perkawinan tanpa wali nasab harus mendapat izin dari pengadilan