Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu. Studi Kasus Putusan No. 25/pid.B/2007/PN.BR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemalsuan ijazah serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam kasus pada putusan No: 25/Pid.B/2007/PN.BR. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Barru dengan sumber data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa pertama, Jaksa Penuntut umum pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2007/PN.BR kurang tepat dalam menerapkan hukum mestinya dakwaan primair menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 karena lebih khusus. Sedangkan untuk dakwaan subsidair seharusnya menggunakan Pasal 263 ayat (2) karena cakupannya lebih luas. Sedangkan hakim sudah tepat menerapkan dalam pidana materil karena menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 sebagai ketentuan khusus dari Pasal 263 ayat (2). Kedua, dalam hal pertimbangan hukum hakim, aspek non yuridis meliputi faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan sudah betul tetapi untuk faktor-faktor yang memberatkan seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa ijazah palsu tersebut digunakan untuk mendaftar menjadi seorang guru sehingga sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat. Aspek yuridis meliputi terpenuhinya unsur menggunakan ijazah palsu yang terbukti palsu pada Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003