Hubungan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK\ud M. NASRUL HAMZAH (B111 09 007) Hubungan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi. Dibimbing oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., sebagai pembimbing I dan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., sebagai pembimbing II.\ud Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pola hubungan koordinasi dan supervisi dalam hubungan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi serta untuk mengetahui Sejauh manakah dasar hukum pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan penyelidikan dan penyidikan jika dalam hal hubungan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberatasan korusi mengalami sengketa kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan , dengan tipe penelitian normatif dengan menelaah parundang-undangan, literatur yang relevan dengan objek penelitian.\ud Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pola hubungan koordinasi dan supervisi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pola hubungan yang bersifat fungsional antar kedua lembaga negara dalam pemberantasan korupsi seperti apa yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, dasar hukum pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan penyelidikan dan penyidikan jika dalam hal hubungan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberatasan korusi mengalami sengketa kewenangan yaitu dengan cara melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, dan juga melalui kesepakatan antar kedua lembaga negara yang dapat berbentuk suatu memorandum of understanding dengan berlandaskan pada prinsip Pacta Sunt Servand