KOMITMEN EKOLOGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK EKOSOSBUDKUM 2009Penelitian ini diarahkan untuk memahami kompleksitas dinamika di seputar proses kebijakan public.Proses kebijakan public terdiri atas beberapa tahap yang masing-masing memiliki karakteristik dinamika yang berbeda.Hal ini juga terkait dengan aktor-aktor serta berbagai kepentingan berbeda. Kecenderungan tersebut juga terjadi dalam kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan di daerah sangat berorientasi kemajuan daerah dengan tolok ukur ekonomi. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama. Kenyataan ini semakin menemukan ruangnya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui undang-undang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004. Melalui kebijakan otonomi daerah,pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan daerahnya berdasarkan kondisi masing-masing.Dengan demikian pemerintah daerah kemudian berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan di daerahnya.Aspek penting dalam proses tersebut tentu saja aspek ekonomi. Kondisi ini kemudian cenderung meminggirkan aspek lain termasuk kelestarian lingkungan hidup.Kenyataan tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan berbagai efek negative akibat tingkat kelestarian lingkungan semakin menurun. Hal inilah yang menjadi titik focus penelitian ini,yakni mencermati komitmen pemerintah terhadap lingkungan dalam hal ini pemerintah berada dalam posisi antara menekankan pembangunan berorientasi ekonomi atau mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup yang juga terkait dengan keberlangsungan hidup masyarakat saat ini dan dimasa mendatang. Hasil akhir yang diharapkan adalah menemukan kondisi riil komitmen pemerintah dalam proses kebijakan public terkait dengan pembangunan di daerahnya. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu persektif dalam mencermati dinamika kebijakan pembangunan daerah