OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA : Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

ABSTRAK EKOSOSBUDKUM 2009Penelitian ini bertujuan untuk memotret upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju demokratisasi Desa dalam skema pelaksanaan Otonomi daerah,Sejak berlakunya UU No.32 tahun 2004,dan adanya Badan Permusyawartan Desa (BPD),maka diharapkan demokratisasi desa dapat terealisasi secara maksimal.Dalam hal ini realisasi tidak hanya pada aspek formal saja melainkan secara substasial. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah kehadiran sosok Badan Permusyawaratan Desa yang ada dalam skema otonomi desa saat ini telah menjadi jawaban atas berbagai kendala serta permasalahan mengenai keterlibatan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik yang dirasakan selama ini.Selain itu apakah otonomi desa juga akan dapat menjamin keberlangsungan partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam berbagai dinamika masyarakat khususnya menyangkut permasalahan mereka. Dengan menggunakan metode deskriftif,peneliti mencoba menemukan dan menjelaskan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan otonomi daerah.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Allaere dan Desa Sudirman Kecamatan Tanralili dalam wilayah Kabupaten Maros.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung dengan pedoman interview (interview guide).Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah daerah,DPRD,pemerintah desa,dan masyarakat desa. Selain itu data diperoleh pula dari dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian.Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema otonomi daerah yang dikembangkan dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai penentu utama segala kebijakan di daerah,membawa dampak pada interpretasi pemerintah daerah bahwa otonomi desa yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah.Artinya skema otonomi desa yang dilaksanakan merupan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah yang menjadi actor utama dalam pelaksanaanya.Dalam kondisi yang demikian,amat sulit bagi kita untuk membayangkan akan hadirnya pemberdayaan bagi masyarakat desa melalui otonomi desa.Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai cikal bakal terjadinya demokratisasi dis didesa belum menunjukkan perubahan signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang lebih demokratis. Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa antara lain:Faktor sumberdaya manusia (SDM),pendanan dan pola piker pragmatis,ini berhubungan dengan sebuah kondisi dimana masyarakat desa telah terbentuk dalam pola piker yang sangat pragmatis dalam menyikapi hadirnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah termasuk otonomi desa,Selain factor tersebut terdapat pula factor ekstern yang menghambat upaya-upaya pemberdayaan bagi masyarakat desa yang berasal dari pihak pemerintah daerah sendiri