Analisis Standar Biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga Indonesia, terutama pendidikan dasar dan menengah.\ud Berdasarkan PP No.25/2000, pemerintah memberlakukan otonomi daerah di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan mengeah di daerah menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemandirian sekolah dan mutu pendidikan di setiap daerah. Setiap sekolah dituntut untuk dapat menentukan kebutuhan sekolah, pembiayaan, dan sumber dananya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dukungan pemerintah pusat dalam hal ini ditunjukkan melalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang telah disalurkan sejak 2005.\ud Akan tetapi, pada kenyataannya, desentralisasi pendidikan belum dapat sepenuhnya mendukung terciptanyaoutput pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Kesenjangan kualitas pendidikan pada masing-masing daerah masih terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan biaya pendidikan dan kemampuan setiap daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam hal ini, faktor keuangan dan pembiayaan disadari sebagai salah satu sumber daya utama dalam menunjang efektivitas pengelolaan pendidikan. Untuk penghitungan satuan biaya pendidikan hendaknya didasarkan pada kondisi riil di masing-masing daerah. Selain itu, perlu pula dilakukan pemetaan kondisi di berbagai daerah untuk mengklasifikasi berbagai kelompok daerah yang memiliki kesamaan biaya unit (unit cost)