Pengelolaan barang milik daerah, seharusnya disesuaikan dengan fungsi barang yang melekat pada barang tersebut. Barang-barang yang diberlakukan dengan suatu peruntukan umum, seperti jalan-jalan umum, lintasan-lintasan pelayanan umum, dan gedung-gedung umum, pengaturannya harus lebih mengutamakan hak-hak masyarakat umum. Daerah sebagai pemilik atas barang tersebut mempunyai batasan-batasan dalam melakukan pengelolaan atas barang miliknya yang mempunyai karakter publik. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pengaturan pengelolaan barang milik daerah yang dadasrkan pada karakteristik yang melekat pada barang yang menjadi aset daerah. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan d...
Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik dae...
Perolehan Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan ada macam yakni perolehan Hak Milik yang ber...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terha...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negar...
Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administ...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakuka...
Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakuka...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Perjanjian Bangun Guna Serah adalah bentuk kerjasama ...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya rev...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Perjanjian Bangun Guna Serah adalah bentuk kerjasama ...
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termaktub...
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termaktub...
Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Peme...
Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik dae...
Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik dae...
Perolehan Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan ada macam yakni perolehan Hak Milik yang ber...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terha...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negar...
Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administ...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakuka...
Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakuka...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Perjanjian Bangun Guna Serah adalah bentuk kerjasama ...
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya rev...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Perjanjian Bangun Guna Serah adalah bentuk kerjasama ...
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termaktub...
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termaktub...
Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Peme...
Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik dae...
Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik dae...
Perolehan Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan ada macam yakni perolehan Hak Milik yang ber...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terha...