PEMBUKTIAN TERHADAP PELANGGARAN LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2012)

Dalam kasus pelanggaran persekongkolan tender paket pekerjaan di lingkungan satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2011 timbul dugaan bahwa persekongkolan tidak hanya dilakukan oleh sesama pelaku usaha tetapi juga dilakukan dengan kerjasama panitia pengadaan barang dan jasa. Untuk membuktikan adanya pelanggaran persekongkolan tender tersebut KPPU menggunakan pendekatan rules of reason dengan analisis dari sisi ekonomi untuk membuktikan bahwa kegiatan persekongkolan tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, melakukan penjabaran unsur dari Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dan penilaian terjadinya indikasi-indikasi persekongkolan dalam proses tender