Hukum Nuklir merupakan cabang ilmu hukum yang terbilang baru. Hukum nuklir asal mulanya memang bersifat internasional, sehingga seluruh ketentuan di lingkup nasional merujuk kepada ketentuan hukum internasional. Tenaga nuklir sebagai objek pembahasan dari hukum nuklir mempunyai dua sisi yang sangat berbeda. Dalam satu sisi tenaga nuklir ketika dikembangkan sangat berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, namun di sisi lain, tenaga nuklir juga dapat dijadikan senjata yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Tenaga nuklir dapat dimanfaatkan bagi seluruh sendi kehidupan manusia. Pemanfaatan nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembua...
2016Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA ...
Penelitian ini mengangkat tema tentang persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Mentok. Pe...
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan tentang penguasaan ...
Percobaan senjata nuklir buatan manusia telah menambah radioaktivitas yang telah ada secara alami da...
Dipandang dari sudut manapun, Jepang termasuk negara yang memiliki banyak keunikan. Sebagai negara y...
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926.Seja...
Penggunaan teknologi nuklir untuk kebutuhan manusia telah berkembang pesat meliputi seluruh lapangan...
Rencana PLTN skala komersial dihadirkan sebagai salah satu solusi dalam menyediakan pasokan energi l...
PENDAHULUANUpaya proteksi terhadap masyarakat dan lingkungan dari efek radiasi terus menerus mengala...
Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik internal maupun eksternal mer...
PENDAHULUANDewasa ini pemanfaatan tenaga nuklir telah mempunyai lingkup yang demikian luas, baik di ...
Harya Suman merupakan tipe orang yang cerdas tetapi mempunyai sifat iri, dengki, culas, dan keji. I...
Faktor risiko usia ≥35 tahun dengan kurang energi kronik (KEK), status imunisasi TT belum lengkap,...
Dilatarbelakangi oleh peranan perempuan yang pada hakekatnya merupakan warga negara yang berhak atas...
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai panjang garis pantai 99.093 km dengan luas panta...
2016Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA ...
Penelitian ini mengangkat tema tentang persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Mentok. Pe...
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan tentang penguasaan ...
Percobaan senjata nuklir buatan manusia telah menambah radioaktivitas yang telah ada secara alami da...
Dipandang dari sudut manapun, Jepang termasuk negara yang memiliki banyak keunikan. Sebagai negara y...
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926.Seja...
Penggunaan teknologi nuklir untuk kebutuhan manusia telah berkembang pesat meliputi seluruh lapangan...
Rencana PLTN skala komersial dihadirkan sebagai salah satu solusi dalam menyediakan pasokan energi l...
PENDAHULUANUpaya proteksi terhadap masyarakat dan lingkungan dari efek radiasi terus menerus mengala...
Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik internal maupun eksternal mer...
PENDAHULUANDewasa ini pemanfaatan tenaga nuklir telah mempunyai lingkup yang demikian luas, baik di ...
Harya Suman merupakan tipe orang yang cerdas tetapi mempunyai sifat iri, dengki, culas, dan keji. I...
Faktor risiko usia ≥35 tahun dengan kurang energi kronik (KEK), status imunisasi TT belum lengkap,...
Dilatarbelakangi oleh peranan perempuan yang pada hakekatnya merupakan warga negara yang berhak atas...
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai panjang garis pantai 99.093 km dengan luas panta...
2016Ridwan Anugerah Mantu. B11112136. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENATAAN KABEL DAN PIPA ...
Penelitian ini mengangkat tema tentang persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Mentok. Pe...
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan tentang penguasaan ...