Model Pengaturan Nuklir Untuk Industri Dalam Lingkup ASEAN

Meningkatnya intensitas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai khususnya dalam hal teknologi kesehatan, pertanian dan peternakan serta adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Malaysia dan Vietnam merupakan indikator bahwa masyarakat tidak lagi anti terhadap nuklir. Sebaliknya kebutuhan energi nuklir untuk industri serta sebagai alternatif sumber energl baru untuk mendukung kapasitas listrik penduduk kian menjadi perhatian. Sejalan dengan hal tersebut, perbincangan tentang energi nuklir bukanlah hal yang baru di ASEAN terbukti dengan dibentuknya the ASEAN Energt Cooperation Agreement pada tahun 1986 kemudian dicetuskan lagi dalam Visi ASEAN 2020 melalui pembentvkan ASEAN Plan of Action of Energt Cooperation 2010-2015 sebagai kerangka hukum dan arah kebijakan ke depan. Namun, perlu disadari bahwa pengaktifan reaktor nuklir di suatu Negara akan memacu adanya ekspor impor uranium sebagai kandungan utama nuklir. Hal ini tentunya menjadi perhatian Negara anggota ASEAN lainnya khusunya berkaitan dengan masalah keamanan dan keselamatan dalam mengelola instalasi nuklir di wilayahnya. Atas pertimbangan di atas, ASEAN dirasa perlu membuat perja4iian internasional yang khusus mengatur kerjasama penggunaan eneryi nuklir untuk industri di kawasan ASEAN. Penelitian ini menganalisa dan memberikan rumusan model pengaturan perjanjian internasional tersebut dengan mempertimbangkan beberapa poin yang perlu diatur di dalam perjanjian seperti mekanisme penanganan tanggap darurat manakala terjadi bencana, kerjasama pemanfaatan sumber daya alam dan transfer of technologt dengan tujuan memberikan masukan untuk implementasi kerjasama energi period ke depan yang sejalan dengan prinsip non poliferasi nuklir ASEAN