Desentralisasi Program Keluarga Berencana: Analisis Dampak Perubahan Kelembagaan Program Keluarga Berencana pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Persoalan kependudukan selalu menjadi topic yang menarik untuk didiskusikan. Bagaimana tidak, permasalahan di dalamnya sedikit banyak dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, persoalan kependudukan juga telah membawa pengaruh yang besar sehingga pemerintah mengupayakan program keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk. Sudah banyak prestasi yang didapatkan Indonesia terkait keberhasilannya dalam mengendalikan jumlah penduduk. Namun setelah diberjalannya desentralisasi, terdapat perubahan mendasar dalam program keluarga berencana, terutama di dalam kelembagaannya. Desentralisasi memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri. Termasuk untuk program keluarga berencana, kini BKKBN pusat atau provinsi tidak mempunyai kendali langsung atau kontrol penuh terhadap pelaksanaannya di daerah. Tulisan ini ingin memberikan gambaran mengenai perubahan kelembagaan dan gambaran tentang dampak perubahan tersebut khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber informasi di dapatkan dari wawancara, data-data sekunder dan dari literature yang relevan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa dengan perubahan kelembagaan program keluarga berencana membuat keberhasilan pelaksanannya di kabupaten/kota beragam bergantung pada komitmen masing-masing daerah. Selain itu, perubahan kelembagaan ini juga berpengaruh pada pelayanan publik di bidang keluarga berencana. Kata Kunci: Desentralisasi, Program Keluarga Berencana, Perubahan Kelembagaan