Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana terhadap Manajemen Konseling dalam meningkatkan Mutu Pelayanan Konseling Kontrasepsi pada Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara, kuesioner, observasi serta study dokumentasi. Populasi penelitian adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berjumlah 252 orang terdiri dari tamat SMA sebanyak 198, tamat D3 16 orang dan tamat S1 38 orang. Untuk kepentingan penelitian, diambil sampel sebanyak 73 orang penyuluh untuk dijadikan ...
Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas te...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupa...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Implementasi Kebijakan Perbaikan Statistik ...
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan program ka...
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengaruh pelaksanaan kebijakan RKAS (R...
ABSTRAK Kebijakan Tunjangan Kinerja adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil ...
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar penguasaan kosakata melalui metode VAKT pa...
Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dib...
Program beras miskin merupakan program pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui kebijakan Surat Ke...
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Pulau Rupat Utara, Badan Perencanaan pembangunan D...
Banyaknya perguruan tinggi di kota Madiun yang menyebabkan persaingan dalam mempromosikan lembaga un...
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahg...
Kampung Keluarga Berencana sebagai salah satu program yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ya...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan mutasi pegawai dan siste...
Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas te...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupa...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Implementasi Kebijakan Perbaikan Statistik ...
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan program ka...
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengaruh pelaksanaan kebijakan RKAS (R...
ABSTRAK Kebijakan Tunjangan Kinerja adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil ...
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar penguasaan kosakata melalui metode VAKT pa...
Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dib...
Program beras miskin merupakan program pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui kebijakan Surat Ke...
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Pulau Rupat Utara, Badan Perencanaan pembangunan D...
Banyaknya perguruan tinggi di kota Madiun yang menyebabkan persaingan dalam mempromosikan lembaga un...
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi program advokasi pencegahan penyalahg...
Kampung Keluarga Berencana sebagai salah satu program yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ya...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan mutasi pegawai dan siste...
Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas te...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Implementasi Peraturan Bupa...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....