Penelitian berjudul Permohonan Peralihan Kewarganegaraan Oleh Pejabat Diplomatik Libya Ditinjau Dari Protokol Tambahan 1961 Tentang Perolehan Kewarganegaraan, dengan membahas permasalahan apakah pejabat diplomatik Libya yang meminta suaka untuk mendapatkan status pengungsi dan kewarganegaraan tidak melanggar kewajiban Protokol Tambahan 1961 tentang Perolehan Kewarganegaraan. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa pejabat diplomatik Libya tidak bisa mengajukan permintaan suaka untuk mendapatkan status pengungsi dan kewarganegaraan kepada Kanada menurut Pasal 2 Protokol Tambahan 1961 tentang Perolehan Kewarganegaraan karena dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum...
Kurir diplomatik dalam menjalankan tugasnya diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan dengan hara...
Skripsi ini mengangkat tentang kasus Diplomatik dan perlindungan bagi pejabat Diplomatik yang sedang...
Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, y...
ABSTRAK Kekebalan diplomatik adalah pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum atau terhadap kewa...
Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah...
Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik diatur dalam ketentu...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan Hak Imuni...
Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hal yang san...
Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam p...
Hak keistimewaan dan kekebalan merupakan hak dimiliki oleh pejabat diplomatik yang diatur di dalam K...
Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Kedudukan Pengungsi mer...
Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah Peranan Perwakilan Diplomatik dalam melindun...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara penerima ...
Skripsi ini membahas tentang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internsional terhadap negara yang belum mera...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tinjauan tentang serangan terhadap Kedutaan Besar ...
Kurir diplomatik dalam menjalankan tugasnya diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan dengan hara...
Skripsi ini mengangkat tentang kasus Diplomatik dan perlindungan bagi pejabat Diplomatik yang sedang...
Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, y...
ABSTRAK Kekebalan diplomatik adalah pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum atau terhadap kewa...
Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah...
Semua yang dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik diatur dalam ketentu...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan Hak Imuni...
Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hal yang san...
Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam p...
Hak keistimewaan dan kekebalan merupakan hak dimiliki oleh pejabat diplomatik yang diatur di dalam K...
Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Kedudukan Pengungsi mer...
Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah Peranan Perwakilan Diplomatik dalam melindun...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara penerima ...
Skripsi ini membahas tentang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internsional terhadap negara yang belum mera...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tinjauan tentang serangan terhadap Kedutaan Besar ...
Kurir diplomatik dalam menjalankan tugasnya diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan dengan hara...
Skripsi ini mengangkat tentang kasus Diplomatik dan perlindungan bagi pejabat Diplomatik yang sedang...
Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, y...