Analisis hukum pidana Islam tentang praktik penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan karaoke

Keberadaan karaoke di Kabupaten Pati menimbulkan banyak keresahan di masyarakat sehingga sering terjadi demo-demo yang dilakukan oleh ormas Islam. Keresahan tersebut disebabkan karaoke kental dengan nuansa minuman keras dan prostitusi bahkan anak-anak usia sekolah dan remaja terpengaruh terlibat dalam kegiatan karaoke. Sementara rumah tangga menjadi kacau karena suaminya sering ikut dalam kegiatan karaoke. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai, etika, moral dan agama, sehingga pemerintah perlu mengatur dengan dibentuknya peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati. Kondisi masyarakat yang resah dan kacau bertolak belakang dengan yang dikehendaki Islam yaitu kehidupan yang damai, tentram dan sakinah. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah daerah perlu mengatur keberadaan karaoke dengan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana penegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan kaitannya dengan praktik karaoke dalam tinjauan hukum pidana Islam di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan bersumber dari tokoh agama, ormas Islam, Satpol PP dan Dinas Kepariwisataan sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dari literature dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data tersier bersumber dari kamus dan media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 terkait praktik pengaturan karaoke di Kabupaten Pati belum sesuai yang diharapkan meskipun Satpol PP telah bersungguh-sungguh melakukan penindakan. Saksi pidana dalam pidana Islam termasuk pidana ta’zir karena syara’ tidak menentukan jenis pidananya dan sangsinya. Pidana ta’zir bersifat edukatif guna merubah perilaku agar menjadi lebih baik. Penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pengusaha karaoke, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Penegakkan hukum sudah sampai ke tahap putusan tetapi hukum yang diberikan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai ketentuan dalam Peraturan daerah yang terkait dengan lokasi, bangunan, ruangan dan persyaratan bagi para pemandu karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah