Tanggung Gugat Bidan dalam Melakukan Episiotomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang bidan bertanggung gugat atas tindakannya dalam melakukan episiotomi yang mengakibatkan robekan perineum atau jalan lahir pasien sampai ke anus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Hasil penelitian menunjukan bahwa seorang bidan bertanggung gugat karena tindakannya dalam melakukan episiotomi dengan penjahitan luka jalan lahir pasien melebihi batas kewenangan yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, seorang pasien yang dirugikan akibat kesalahan seorang bidan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan