Indonesia mengatur Arbitrase Internasional dalam Pasal 65 sampai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan yang didaftarkan senantiasa wajib memenuhi persyaratan Pasal 66 agar dapat diakui dan dilaksanakan, serta putusan yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 67 agar mendapat eksekuatur. Ketika persyaratan pelaksanaan tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan seperti putusan belum final atau putusan masih dalam proses banding atau telah dikesampingkan, Indonesia dapat menyatakan untuk menolak melaksanakan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pendaftaran putusan arbitrase asing dan bagaimana sikap Pengadilan Negeri ketika putusan yang didaftarkan adalah putusan arbitrase asing yang belum final. Hasil dan Pembah...
Di dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Se...
Hal terpenting dalam suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering di...
Nanda Bagus Trihatmojo. E0014287. 2018. KAJIAN YURIDIS PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DA...
Indonesia regulates International Arbitration in the Article 65 to Article 69 of Law Number 30 of 19...
Alasan pembatalan dan syarat pelaksanaan putusan arbitrase telah diatur masing-masing pada Undang-Un...
Abstract Dispute resolution through arbitration has many bene ts, so that the parties prefer ...
Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan...
AbstractThe Law No 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution contains provisions ...
Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution stipul...
Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meneg...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatalan putusan arbitrase as...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan klausul arbitrase kom...
Penulisan ini memfokuskan pada proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional melalui permohonan ek...
This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitra...
Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Pasal 65-69 Undang-Undang Nom...
Di dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Se...
Hal terpenting dalam suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering di...
Nanda Bagus Trihatmojo. E0014287. 2018. KAJIAN YURIDIS PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DA...
Indonesia regulates International Arbitration in the Article 65 to Article 69 of Law Number 30 of 19...
Alasan pembatalan dan syarat pelaksanaan putusan arbitrase telah diatur masing-masing pada Undang-Un...
Abstract Dispute resolution through arbitration has many bene ts, so that the parties prefer ...
Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan...
AbstractThe Law No 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution contains provisions ...
Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution stipul...
Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meneg...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatalan putusan arbitrase as...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan klausul arbitrase kom...
Penulisan ini memfokuskan pada proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional melalui permohonan ek...
This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitra...
Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Pasal 65-69 Undang-Undang Nom...
Di dalam ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Se...
Hal terpenting dalam suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering di...
Nanda Bagus Trihatmojo. E0014287. 2018. KAJIAN YURIDIS PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DA...