Kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turis asing adalah salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk membantu peningkatan usaha Pariwisata di Indonesia. Diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah turis asing dan membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam pelaksanaan nyata di lapangan masih sedikit turis asing yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyak turis asing yang belum memiliki pengetahuan tentang kebijakan restitusi PPN turis asing serta sikap turis asing yang menyikapi kebijakan dinilai kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap terhadap pemanfaatan kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)...
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ta...
Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agrar...
Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Te...
Asuransi merupakan bidang dalam kesehatan maupun ekonomi yang sudah ada di Indonesia sejak masa penj...
Desa Mas, Ubud sudah terkenal ke manca negara sebagai desa penghasil seni kerajinan patung. Seiring ...
Wildan Mubarok. NIM. 1908203172. “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan P...
Indonesia memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai komponen penunjang peningka...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri yaitu aktiva bangunan yang dibangun sendiri...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak,sanksi pajak,penurunan tari...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah legalitas perjanjian kontrak produksi antara ...
AbstrakPerkembangan pariwisata di Bali yang begitu pesat telah merusak lingkungan baik fisik maupun ...
Indonesia merupakan negara agraris sehingga USAha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian ...
Fenomena kasus pernikahan dini di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Terdapat faktor pen...
Kawasan yang dilindungi dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara yaitu Gunung Ba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Asur...
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ta...
Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agrar...
Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Te...
Asuransi merupakan bidang dalam kesehatan maupun ekonomi yang sudah ada di Indonesia sejak masa penj...
Desa Mas, Ubud sudah terkenal ke manca negara sebagai desa penghasil seni kerajinan patung. Seiring ...
Wildan Mubarok. NIM. 1908203172. “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan P...
Indonesia memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai komponen penunjang peningka...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri yaitu aktiva bangunan yang dibangun sendiri...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak,sanksi pajak,penurunan tari...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah legalitas perjanjian kontrak produksi antara ...
AbstrakPerkembangan pariwisata di Bali yang begitu pesat telah merusak lingkungan baik fisik maupun ...
Indonesia merupakan negara agraris sehingga USAha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian ...
Fenomena kasus pernikahan dini di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Terdapat faktor pen...
Kawasan yang dilindungi dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Bandung Utara yaitu Gunung Ba...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Asur...
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ta...
Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agrar...
Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Te...