PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 137/PUU-XIII/2015

Dalam Kerangka Negara Republik Indonesia, Otonomi Daerah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Pembinaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui kewenangan atributif sebagai subjek hukum yang berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Pengawasan oleh Pemerintah selama ini dilakukan secara represif dengan pembatalan Perda Kabupaten/Kota. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut kewenangan mendagri untuk membatalkan perda kabupaten/ kota tersebut mengakibatkan pembatasan kewenangan pusat dalam mengawasi perda khususnya dalam membatalkan perda bermasalah (eksekutif review), menghambat sinkronisasi kebijakan dari pusat ke daerah, menghapus sistem check and balances. Dengan kondisi ini pemerintah pusat perlu memperkuat sistem Pembinaan dan Pengawasan terhadap raperda. Direkomendasikan beberapa strategi sebagai solusi alternatif menghasilkan Pembinaan dan Pengawasan Perda yang ideal, antara lain: Program legislasi daerah, penyusunan naskah akademik, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi maupun fasilitasi peraturan daerah. Kata Kunci: NKRI, Otonomi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan