REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMPROV. NTT

This study examines bureaucratic reforrm in the provincial govermenth through the implementation of regional organizational structuring policies (OPD), in the provincial scope NTT according to PP No. 18 Th 2016. But The actual implementation of this policy is a change from the previous government regulation that is PP N0. 41 Th 2007. There must be some changes in the nomenclature of the regional apparatus organization (OPD) under the rule. But the important thung is that the main purpose of the policy must be realized. Where changes in the nomenclature of the organizational of regional apparatus organizational(OPD), will result in better value of effeciency and institutional effectiveness. This reseaarch is done by qualitative method, and concludes that basically in the implementation of the policy of organizing the regional apparatus of the province NTT, however with suggestions or recommendations of researchers is expexted to have implovement measures made by the government in implementing the next policy and in the implementation of government.Penelitian ini mengkaji reformasi birokrasi di Pemprov. NTT melalui pelaksanaan kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov. NTT sesuai PP No. 18 Tahun 2016. Namun sebenarnya pelaksanaan kebijakan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah sejenis sebelumnya yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Tentunya terdapat beberapa perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkanperaturan itu. Namun yang terpenting adalah bahwa tujuan utama kebijakan tersebut harus dapat terwujud. Dimana perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, akan menghasilkan nilai efisiensi dan efektifitas kelembagaan yang lebih baik. Penelitian inidilakukan dengan metode kualitatif. Dan memberikan kesimpulan bahwa pada dasarkanya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan Organisasi Perangkat daerah di Pemprov. NTT, namun demikian dengan saran atau rekomendasi daripeneliti diharapkan ada langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Pemprov. NTT dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahannya