Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI  yang   terikat perkawinan campuran, kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015) Adapun penelitian ini bersifat sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional, Notaris, dan dua perempuan WNI yang menikah dengan WNA. Dan meneliti peraturan yang berhubungan dengan perkawinan campuran, yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Notaris mempunyai peranan yang penting dalam membantu klien tentang : prosedur memperoleh hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA yaitu dengan penurunan hak, misal dari Hak Milik menjadi HakPakai, dimana penurunan haknya oleh pemilik tanah. Kendala-kendalanya adalah masalah domisili bagi laki-laki  WNA yang menikah dengan WNI, dan pasangan perkawinan campuran antara WNI dan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan mereka, solusinya sebelum menikah sebaiknya mereka membuat perjanjian perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, perempuan WNI, Hak Akses Tana