Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)-nya mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Cimahi yang pembangunannya tampak semakin berkembang secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah.Dengan semakin berkembangnya Kota Cimahi dan semakin maraknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi, menunjukan bahwa semakin banyak terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang tentunya berdampak pada perolehan pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan juga pada perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Pengalihan BPHTB dan PBB-PP menjadi p...
Tegar Indit Priambodo, Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Sistem Pengawasan Bea per...
Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan P...
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu ...
Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah...
Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah...
Artikel ini membahas tentang pelimpahan Pajak Bumi dan BangunanSektor Pedesaan Perkotaan (PBB-PP) da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kepatuh...
Salah satu ketersediaan dana pembangunan yang masuk dan berkontribusi besar untuk Negara berasal dar...
Artikel ini membahas tentang pelimpahan Pajak Bumi dan &nb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banguna...
Sesuai dengan judul tugas akhirnya, penulis mencoba untuk memahami tentang Prosedur Pengelolaan Dana...
Tegar Indit Priambodo, Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Sistem Pengawasan Bea per...
Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan P...
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu ...
Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah...
Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah...
Artikel ini membahas tentang pelimpahan Pajak Bumi dan BangunanSektor Pedesaan Perkotaan (PBB-PP) da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kepatuh...
Salah satu ketersediaan dana pembangunan yang masuk dan berkontribusi besar untuk Negara berasal dar...
Artikel ini membahas tentang pelimpahan Pajak Bumi dan &nb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banguna...
Sesuai dengan judul tugas akhirnya, penulis mencoba untuk memahami tentang Prosedur Pengelolaan Dana...
Tegar Indit Priambodo, Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Sistem Pengawasan Bea per...
Peneilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan P...
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu ...