ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENGATURAN DAN PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Keberadaan pedagang kaki lima sangat berarti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun dalam perkembangannya, pedagang kaki lima di perkotaan kerap menyebabkan kondisi lingkungan perkotaan yang semakin buruk, seperti polusi, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. keberadaan pedagang kaki lima bisa saja tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sebagaimana yang telah dikonotasikan selama ini, apabila di tata dengan baik melalui kebijakan pemerintah misalnya melalui peraturan daerah yang secara khusus mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Berkaitan dengan peraturan penataan pedagang kaki lima, Kabupaten Sumenep tempat penulis melakukan penelitian, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang diatur dalam tiga pasal yaitu pasal 4, 5, dan 6. Aturan tersebut dibuat karena, keberadaan pedagang kali lima dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas dan keindahan kota. Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap usaha pedagang kaki lima yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum bisa dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan terhadap usaha pedagang kaki lima. Masing-masing seksi dalam menjalankan kebijakan mengikuti perintah kebijakan yang masih bersifat umum, sehingga tidak ada kewenangan untuk mengatur dan menertibkan secara maksimal terhadap usaha pedagang kaki lima (relokasi). Langkah-langkah yang dijadikan standar operasional adalah penyuluhan (sosialisasi), pemberian peringatan dan teguran, pemberian teguran secara tertulis, operasi penertiban, penyidikan dan penindakan. Hasil implementasi kebijakan bagi pedagang kaki lima juga terlihat dari pendapatan pedagang kaki lima, dan juga dapat dilihat dari pola interaksi pedagang kaki lima saat bekerja serta koordinasi antar badan pelaksana kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang maksimal. Komunikasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima sebatas usaha untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha serta menjaga keindahan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima. Secara umun para pedagang kaki lima cenderung mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tata cara mereka berjualan di area Taman Adipura Sumenep