PEMETAAN STAKEHOLDER DALAM REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

Pergeseran state of the art dalam kajian kebijakan, di era reformasi  tidak diikuti dengan praktek baik  di tingkat lokal, sehingga reformasi kebijakan masih  abai terhadap kondisi, potensi, dan budaya lokal. Teori dan konsep reformasi birokrasi dalam perspektif dan teori dari barat dipandang menjadi resep mujarab, untuk mereformasi birokrasi di Indonesia, dalam kenyataanya relatif masih jalan ditempat. Dalam realitasnya, dari perspektif politik keorganisasian, masih belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi  di Indonesia  disebabkan setidaknya oleh 3 kelemahan, pertama, lemahnya visi atau pengetahuan tentang dan arti penting  Reformasi ,lemahnya infra-struktur hukum dan politik ,l emahnya komitmen aparatur pelaksana .Disisi lain Reformasi Birokrasi tidakdaat dilepaskan dari rendahnya “public trust’ pada birokrasi pemerintahan itu sendiri. Sebagai suatu kondisi yang diakibatkan oleh kinerja birokrasi (internal), dan oleh tingginya derajat intervensi kepentingan dan politik, baik dalam pemahaman politisasi birokrasi maupun birokratisasi politik. Oleh karena itu pemetaan dan penguatan berdimensi  lokalitas,- potensi, kendala, dan  budaya harus menjadi batu pijak, dipraktekkan dengan  pemetaan stakeholders di tingkat lokal sehingga konsep dan desain reformasi birokrasi mengalami indigenisasi di tingkat lokal, yang sekaligus akan meningkatkan daya potensi dan sumberdaya dukung lokal, sehingga proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan optimal