Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional

Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional.   Secara yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Bagaimana Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.This paper is about taxation sanctions and tax courts in Indonesia: as an effort to optimize the acquisition of taxes in relation to national development. Juridically, the tax does contain elements of coercion. If the tax obligations are not implemented, then there are legal consequences that may occur. The legal consequences are the imposition of tax sanctions. In essence, the imposition of tax sanctions imposed to create taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. That is why it is important for taxpayers to understand tax sanctions to know the legal consequences of what is done or not done. But in taxation in Indonesia, many encountered many problems one of which is the problem of "tax evasion". The focus of the problem in this article is: 1). How to Form Tax Sanctions in Indonesia. 2). The concept of the Tax Court in Indonesia. 3). How the National Development Efforts Relate to Taxes