Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di h...
Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembent...
Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur kewenangan Polri Dalam Melakukan Tembak Di Tem...
Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum.Sebuah peraturan perundang-und...
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegara...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Dunia memiliki Nagara-Negara yang memiliki Pemimpin yang berkualitas sangat baik dalam kepemimpinann...
Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahk...
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sanga...
Kebijakan publik adalah kunci keberhasilan bagi negara-negara berkembang, tetapi sudah begitu banyak...
Indonesia sebagai negara agraris menempatkan sektor pertanian menjadi penting. Tidak hanya mencakup ...
Setiap umat Kaktolik otomatis anggota masyarakat satu negara. Setiap umat Katolik baik para klerikus...
Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara...
Kecenderungan serta kebijakan setiap rezim penguasa pasti berbeda. Demikian halnya di Indonesia yang...
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai leg...
Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembent...
Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur kewenangan Polri Dalam Melakukan Tembak Di Tem...
Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum.Sebuah peraturan perundang-und...
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegara...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang ber...
Dunia memiliki Nagara-Negara yang memiliki Pemimpin yang berkualitas sangat baik dalam kepemimpinann...
Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahk...
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sanga...
Kebijakan publik adalah kunci keberhasilan bagi negara-negara berkembang, tetapi sudah begitu banyak...
Indonesia sebagai negara agraris menempatkan sektor pertanian menjadi penting. Tidak hanya mencakup ...
Setiap umat Kaktolik otomatis anggota masyarakat satu negara. Setiap umat Katolik baik para klerikus...
Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara...
Kecenderungan serta kebijakan setiap rezim penguasa pasti berbeda. Demikian halnya di Indonesia yang...
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai leg...
Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembent...
Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur kewenangan Polri Dalam Melakukan Tembak Di Tem...
Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum.Sebuah peraturan perundang-und...