Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui pengelolaan dana Otsus dengan membuat Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK), dan program-program yang lain dalam rangka untuk melancarkan dan memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami tata cara pengelolaan dana Otsus. Metode yang digunakan kualitatif dengan cara menggali, memaknai, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai bentuk tata cara pengelolaan dana Otsus Papua. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana Otsus Papua ditemukan lemahnya kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarak...
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah i...
Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimpementasikan di Kabupate...
Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian ...
Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui...
Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk masyarakat Papua. Masyarakat memiliki ekpekta...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan me...
ABSTRAKSejak diberlakukannya otonomi khusus yang hingga kini sudah berjalan selama 14 tahun, ternyat...
Meskipun Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, namun ny...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, ...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi,...
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal yaitu mengetahui peranan LSM Tikipepa dalam pemb...
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah i...
Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimpementasikan di Kabupate...
Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian ...
Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua, melalui...
Pada awalnya Otsus dianggap sebagai berkah besar untuk masyarakat Papua. Masyarakat memiliki ekpekta...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk membe...
Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan me...
ABSTRAKSejak diberlakukannya otonomi khusus yang hingga kini sudah berjalan selama 14 tahun, ternyat...
Meskipun Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, namun ny...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, ...
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi,...
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal yaitu mengetahui peranan LSM Tikipepa dalam pemb...
Telaah Emperis Pengelolaan Keuangan dan Dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan telaah i...
Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimpementasikan di Kabupate...
Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian ...