Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung sangat rendah bila dibanding dengan dua Pilkada sebelumnya. Pemilih yang tidak datang ke Tempat Pemunggutan Suara (TPS) adalah mereka yang terdidik, orang yang paham politik dan punya ketertarikan pada pemilu. Orang melek politik mengabsenkan hak konstitusi dalam pemilihan kepala daerah. Alasan orang terdidik tidak ikut mencoblos, ternyata tidak sekadar hanya disebabkan perkara politis dan ideologis, melainkan karena sumbang kurenah (cacat moralitas) pasangan calon dan kompetensi pasangan calon. Pemilih menjadi enggan ikut berpartisipasi mencoblos karena pasangan calon tidak mau membayar utang pada toko bangunan dan kedai kopi. Pemilih patah semangat untuk mengunaka...
AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini ...
Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat ber...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terd...
Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat ki...
Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat ki...
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk di...
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk di...
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partis...
Mhd. Ilham Zakaria, 1410831004. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univert...
Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pen...
Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pen...
Salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi. verifikasi merupakan tahapan...
Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintah...
Buku yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Stra...
Sosialisasi Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai upaya dalam meningkatkan peran se...
AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini ...
Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat ber...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terd...
Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat ki...
Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat ki...
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk di...
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk di...
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partis...
Mhd. Ilham Zakaria, 1410831004. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univert...
Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pen...
Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pen...
Salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi. verifikasi merupakan tahapan...
Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintah...
Buku yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Stra...
Sosialisasi Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai upaya dalam meningkatkan peran se...
AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini ...
Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat ber...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terd...