Penelitian denga judul di atas memperoleh hasil bahwa konversi tanah eks hak barat berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibatnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah negara. Selama bidang tanah tidak digunakan oleh negara untuk kepentingan umum pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah eks hak barat atau pihak yang secara fisik menempati tanah beserta bangunannya. Penguasaan ahli waris atas bangunan yang berdiri di atas tanah negara eks eigendom, berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 beserta surat keterangan waris. Penolakan pengajuan permohonan hak eks eigendom oleh Kantor Pertanahan dengan alasan tidak adanya buku/kartu eigendom di Kantor Pertanahan, tidak berdasarkan hukum karena buku/kartu eig...
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum bagi pemegang hak at...
Kriteria tanah hak guna usaha yang terlantar tidak diatur jelas secara jelas dalam Peraturan Pemerin...
Pemberhentian Presiden merupakan peristiwa hukum tatanegara yang bisa terjadi kapan saja. Namun yan...
Penelitian denga judul di atas memperoleh hasil bahwa konversi tanah eks hak barat berakhir sejak ta...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah h...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah ...
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ha...
Syarat keabsahan hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan harus telah terdaftar dala...
Pendaftaran tanah adalah kegiatan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang untuk me...
Jurnal ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-sat...
Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di bidang agraria, Oleh karena itu dualisme di bida...
Hak negara menguasai tanah dan kewenangan negara mengatur penggunaan tanah, mengingat eksistensi tan...
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaita...
ABSTRAK Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangann Pusat dan Daerah yang dimakdsud...
Untuk memberi jaminan kepastian hukum pada masyarakat pemegang hak atas tanah dewasa ini seiring den...
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum bagi pemegang hak at...
Kriteria tanah hak guna usaha yang terlantar tidak diatur jelas secara jelas dalam Peraturan Pemerin...
Pemberhentian Presiden merupakan peristiwa hukum tatanegara yang bisa terjadi kapan saja. Namun yan...
Penelitian denga judul di atas memperoleh hasil bahwa konversi tanah eks hak barat berakhir sejak ta...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah h...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah ...
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ha...
Syarat keabsahan hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan harus telah terdaftar dala...
Pendaftaran tanah adalah kegiatan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang untuk me...
Jurnal ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-sat...
Setelah berlakunya UUPA diadakan unifikasi hukum di bidang agraria, Oleh karena itu dualisme di bida...
Hak negara menguasai tanah dan kewenangan negara mengatur penggunaan tanah, mengingat eksistensi tan...
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaita...
ABSTRAK Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangann Pusat dan Daerah yang dimakdsud...
Untuk memberi jaminan kepastian hukum pada masyarakat pemegang hak atas tanah dewasa ini seiring den...
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum bagi pemegang hak at...
Kriteria tanah hak guna usaha yang terlantar tidak diatur jelas secara jelas dalam Peraturan Pemerin...
Pemberhentian Presiden merupakan peristiwa hukum tatanegara yang bisa terjadi kapan saja. Namun yan...