Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor Dalam Perkara No. 350/Pid. Sus/2017/PN.PBR

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak setiap perilaku masyarakat yang melanggar aturan hukum semakin berat. Begitu banyaknya tindak pidana yang terjadi seperti tindak pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor dalam perkara No. 350/Pid.Sus/2017/PN Pbr. denganTerdakwa yang bernama Azhari. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, menetapkan masalah pokok tentang Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor Dalam Perkara No. 350/Pid. Sus/2017/PN.PBR? dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor Dalam Perkara No.350/Pid. Sus/2017/PN.PBR Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor Dalam Perkara No.350/Pid. Sus/2017/PN.PBR. Dari hasil Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam mendapatkan paspor dalam perkara No. 350/Pid. Sus/2017/PN.PBR telah dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini JPU menghadirkan 5 (lima) orang saksi, satu orang keterangan ahli yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan dalam pengurusan paspor adalah palsu disamping itu juga disertai dengan Keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sedangkan Pertimbangan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam mendapatkan paspor dalam perkara No. 350/Pid. Sus/2017/PN.PBR yaitu Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan hukum atas dakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 126 huruf c Undang- Undang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disertai dengan dasar hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut disertai dengan barang bukti dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam mendapatkan paspor sehingga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pada pertimbangan hukum akhir oleh Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 15.000.000.,- (Lima belas Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan