Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Pengadilan Agama Bengkalis Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls) dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan apa sajakah kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah Observational Research dengan cara survey, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Pengadilan Agama Bengkalis Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama Bengkalis (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls) dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dasar hukum hakim dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yakni dengan melihat kebenaran terhadap kepemilikan sah tanah yang menjadi obyek sengketa, adanya sebuah rekayasa yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak terhadap nazhir, maka Hakim menyatakan batal atau tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum adapun dalam kasus ini juga tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu mengenai tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat - syarat dan sebab dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum, karena wakaf juga merupakan suatu amalan yang diatur oleh hukum dan kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf yaitu pemahaman yang belum baik terhadap maksud ajaran keabadian wakaf (konvensional/tradisional), kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif, kendala yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf, kendala dari segi kemampuan kualitas sumber daya manusia Nadzir masih rendah, kendala dari segi pihak-pihak yang berada dipemerintahan itu sendiri utamanya dari pihak Kantor Pertanahan dan kendala dari segi kesadaran masyarakat